Tanggal 23 Mei 2025, Proses izin Jasa Angkutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 melalui OSS - RBA, adapun untuk usaha jasa angkutan harus berbadan hukum berdasarkan hasil kesepakatan antara Dinas Perhubungan, Dinas PMPTSP, Samsat, Organda dan juga dihadiri oleh para pelaku usaha jasa angkutan. Rekomendasi untuk izin trayek dari Dins Perhubungan sebagai dasar Dinas PMPTSP mengeluargan izin juga sebagai Dinas Perhubungan untuk pendataan mana usaha yang masih aktif dan tidak.